Isi Kekosongan Pejabat, Bupati Rohil Lantik Ferry H Parya Jabat Pj Sekda

ROKAN HILIR - Untuk mengisi kekosongan pejabat pimpinan tinggi yang ditinggalkan oleh H M Job Kurniawan yang telah menduduki Asisten II perekonomian dan pembangunan Setdaprov Riau beberapa waktu lalu maka bupati Rokan Hilir melantik Pj sekretaris daerah.Pelantikan dipusatkan di lantai delapan kantor Bupati Jalan Lingkar Pesisir sungai Rokan Komplek perkantoran batu enam Bagansiapiapi, Senin sore (21/03/2022). Hadir saat itu Wabup Rohil H.Sulaiman SS MH, Kadiskominfotik Indra Gunawan, Kasdim 0321 Rohil E Paranginangin, Kapolsek Bangko AKP Dedi Susanto SH serta beberapa pejabat pimpinan tinggi Pratama OPD Rokan Hilir. 

Baca juga: Tony Rosyid: Jika Jakarta Bebas Banjir, Apakah Ibu Kota akan Tetap Pindah?

Bupati Rohil Afrizal Sintong S IP menjelaskan bahwa dilaksanakannya pelantikan Pjs Sekda Rohil setelah mendapat restu dari Gubernur Riau yang telah diajukan sebelumnya. 

"Sebelumnya kita telah mengirimkan surat kepada Gubernur karena jabatan Sekda ini tak boleh kosong, setelah mendapatkan restu, sore ini langsung kita lantik, " kata Bupati Rohil Afrizal Sintong.

Baca juga: Pemerintah Daerah Rokan Hilir Terima 1400 Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap

Setelah dilantiknya Ferry H Parya sebagai Pjs Sekda, bupati Rohil meyakini mampu untuk menjalankan tugas sesuai tupoksinya.

"Kita tau bagaimana kinerja beliau selama ini dan kita yakin Sekda yang baru dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, " tuturnya. 

Baca juga: Badan Bayt Mal Al Quds Sahkan Pendanaan Proyek Pembangunan Sosial dan Manusia Sebesar 1 Juta USD

Sedangkan untuk sekda defenitif, sebut bupati Rohil, nanti harus melewati assesmen yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan April 2022 mendatang. Karena masih ada beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama yang masih kosong akibat pensiun dan faktor lainnya. Oleh sebab itu kosongnya pejabat kepala OPD tersebut akan diisi terlebih dahulu dengan melewati assesmen.

"Oleh sebab itu assesmen akan segera mungkin di gesa yang direncanakan paling lama bulan April atau Mei, "jelasnya.(andi/***)

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat